AS Tolak Pembantaian Terhadap Warga Rohigya sebagai Genosida

WASHINGTON – Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Selasa (24/10/2017), menolak menyatakan penganiayaan Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai “pembersihan etnis”.

Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang dipimpin oleh Bob Corker dari Partai Republik, mengadakan dengar pendapat mengenai kebijakan A.S. di Myanmar, atas penganiayaan terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Meskipun beberapa anggota parlemen menyebut kekerasan tersebut sebagai pembersihan etnis, perwakilan Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa pihaknya belum dapat membuat deklarasi tersebut.

“Saya tidak dalam posisi untuk mengkarakterisasi hari ini, tapi saya ingin mengatakannya, ini sangat mirip dengan beberapa jenis kekejaman terburuk yang pernah saya lihat dalam perjalanan karir saya,” kata Mark Storella, seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

“Ini adalah pembersihan etnis,” kata anggota dewan Senator Ben Cardin, mengutip pernyataan PBB. “Saya pikir ini genosida. Saya tahu akan ada diskusi tentang hal itu, apakah itu genosida atau tidak. ”

Cardin mengatakan, militer Myanmar berusaha untuk menghabiskan penduduk Rohingya dan AS harus marah tentang apa yang terjadi.

“Kita perlu melihat masyarakat internasional berkumpul dan berkata, ‘tidak, kita tidak akan membiarkan ini berlanjut … bahwa kita akan meminta pertanggungjawaban yang bertanggung jawab,'” tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Senator Jeff Merkley mengkritik Presiden Donald Trump karena masih diam tentang kekerasan terhadap Rohingya.

“Pembersihan etnis ini, 288 desa Rakhine hancur dan tidak ada satu kata pun dari presiden kita. Ribuan anak dibantai, tidak ada satu kata pun dari Presiden Trump,” kata Merkley.

“Ribuan wanita diperkosa, ribuan pria dan wanita ditembak saat mereka meninggalkan desa, 600.000 pengungsi, dan tidak sepatah kata pun dari presiden kita dalam situasi mengerikan ini.”

Sejak 25 Agustus, diperkirakan 603.000 orang Rohingya telah melintasi negara bagian Rakhine, Myanmar barat, ke Bangladesh, menurut PBB.

Seperti disitat Anadolu, para pengungsi tersebut melarikan diri dari sebuah operasi militer di mana pasukan keamanan dan gerombolan Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan kekerasan itu.