Din ke Azerbaijan Bahas Perdamaian Dunia

Baku – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin membahas perdamaian dunia bersama pemuka agama dari seluruh negara. Pertemuan tersebut berlangsung di Baku Azerbaijan yang diberi tema “The 2nd Baku Summit of World Religious Leaders “.

Dalam pertemuan tersebut, bersama para tokoh agama, Din memfokuskan pada isu penciptaan perdamaian dunia. Beberapa hal yang dibahas adalah mengenai multikulturalisme, ekstrimisme, Islamophobia, Kristenophobia, Antisemitisme dan ujaran kebencian. Enam poin tersebut dianggap sebagai faktor dominan munculnya kekerasan yang berakhir dengan konflik.

Dalam amanat pembukaan, Presiden Ilham Aliyef menjelaskan bahwa multikulturalisme penuh toleransi hidup berkembang di Azerbaijan sejak lama, baik antar agama maupun intra umat Islam yg merupakan kelompok mayoritas di Azerbaijan, khususnya antara Sunni dan Syiah. Kedua kelompok umat Islam ini hidup berdampingan secara damai dalam semangat ukhuwah Islamiyah. Azerbaijan adalah satu dari sejumlah negara yg pernah bergabung dalam Uni Soviet yg kemudian mengalami kemerdekaan.

Negara yg terletak di pinggir Laut Kaspia dengan penduduk sekitar 10 juta ini merupakan negara kaya energi, khususnya minyak dan gas. Ibu Kota Baku merupakan kota indah yg memadukan antara tradisi dan modernitas. Banyak peristiwa dunia berlangsung di Baku, termasuk terakhir Konperensi OKI dan Gerakan Non Blok. Azerbaijan juga merupakan kampung halaman dari banyak ulama, ilmuwan, dan sastrawan Muslim pada abad-abad pertengahan, seperti At-Tusi, atau At-Tabrizi. Karya sastra populer Laila Majnun ditulis oleh sastrawan Azerbaijan, Nizami Ganjavi.

Para tokoh agama dunia memandang radikalisme dan ekstrimisme yg berkembang dalam semua agama adalah bertentangan dengan agama itu sendiri, maka harus dihadapi secara bersama-sama. Kebencian dan ujaran kebencian yg disasarkan kepada pemeluk agama tertentu oleh pemeluk agama lain seperti muncul dalam gejala Islamofobia, Kristenofobia, atau Anti Semitisme potensial mendorong benturan antar agama dan peradaban, suatu hal yg harus dicegah.

Din Syamsuddin dalam presentasinya menegaskan bhw radikalisme dan ekstrimisme, apalagi dalam bentuk kekerasan (violent extreemism)) adalah berbahaya dan bersifat anti kemanusiaan. Namun, Din Syamsuddin mengingatkan bhw radikalisme dan ekstrimisme tidak hanya bersifat keagamaan (religious radicalism) tapi juga bersifat non keagamaan seperti radikalisme sekuler (secular radicalism)).

Bahkan yg terakhir jika bercampur dengan kebebasan sehingga menjadi radikalisme sekuler-liberal menjadi lebih berbahaya karena sering merasuk ke dalam sistem kehidupan nasional seperti politik dan ekonomi. Radikalisme sekuler-liberal yg merasuki sistem politik dan ekonomi sesuatu negara akan membuat negara itu rusak bahkan runtuh, serta akan meninggalkan ideologi negara yg ada.

Menurut Din, inilah yg dewasa ini menjadi fenomena di beberapa negara. Radikalisme sekuler-liberal masuk perlahan-lahan ke dalam sistem nasional sesuatu negara dan bahkan diadopsi sebagai sistem aktual dan operasional. Celakanya, banyak elit politik tidak menyadari, bahkan terbawa arus mengembangkan isu ancaman radikalisme agama, sementara mereka tengah mengancam eksistensi negara mereka sendiri.

Para elit politik demikian biasanya memberi penafsiran subyektif-manipulatif terhadap ideologi nasional dan menjadikannya sebagai amunisi utk menyerang pihak lain atas dasar klaim monopolistik terhadap ideologi nasional tersebut.

Pada bagian lain pidatonya, Din Syamsuddin, yg juga Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta, memesankan kepada para tokoh agama-agama dunia utk mengawal negara-bangsa di mana mereka berada.

Agama harus menjadi pemecah masalah kebangsaan (problem solver), bukan menjadi bagian dari masalah (part of the problem), apalagi menjadi pencipta masalah (problem maker)). Oleh karena itu agama-agama harus mampu menampilkan paradigma etik bagi pembangunan nasional agar pembangunan tidak salah arah dan hilang mutiara moral. Jika itu terjadi, maka peradaban akan berubah menjadi kebiadaban. Maka, Din Syamsuddin juga memesankan kepada elit politik agar tidak alergi dan sinis terhadap agama, karena sebuah negara-bangsa, dengan ideologinya masing-masing, akan semakin kuat dengan etika dan moralitas keagamaan.