Category Archives: Citizen Journalism

Warga Lapas Anak Wanita Tangerang Diajari Kerajinan Tangan

TANGERANG – Ada yang sedikit berbeda di Lapas Klas IIB  Anak Wanita Tangerang, Senin (12/12).  Para binaan memenuhi ruang Aula Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Tangerang.

Warga Binaan antusias mendengarkan pemaparan sambil jari jemari mereka terlihat aktif memotong dan mengelem bahan bahan dari kain flanel.

Pemateri merupakan Mahasiswa dari Universitas Syeikh Yusuf Tangerang, mereka menjadi volunteer Bina Santri Lapas (BSL) Dompet Dhuafa dalam kegiatan “Pelatihan pembuatan Kerajianan Tangan berbahan kain Flanel menjadi souvernir” yang merupakan kerjasama antara Dompet Dhuafa, Universitas Syeikh Yusuf Tangerang, dan Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 warga binaan yang dibagi menjadi 2 sesi, serta 12 Mahasiswa yang memberikan materi dan mendampingi para binaan dalam membuat kerajinan tangan dari kain flanel. Beberapa petugas lapas juga antusias mengikuti kegiatan ini.

Pembukaan pelatihan dilakukan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, Yoeningsih.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan warga binaan dapat mengembangkan potensi diri dan menampilkan bakat serta kreasi di masyarakat nantinya setelah mereka bebas dari masa pidana.  Terimakasih kami ucapkan kepada Dompet Dhuafa semoga bisa berlanjut dengan kegiatan lain dan  mohon juga dibantu pemasarannya, ” ujarnya.

Program Bina Santri Lapas (BSL) Dompet Dhuafa adalah pembinaan keagamaan bagi warga binaan di Lapas. Agar kelak pada saat keluar dari Lapas, warga binaan dapat hidup lebih baik dan diterima di masyarakat, serta membawa perubahan yang berarti dalam hidupnya. -Mustaki/LPM

Pribumi di Bumi Kera

“Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river”.
Nikita Khrushchev (1894-1971)

Dahulu, diktum pribumi merujuk pada hegemoni satu suku bangsa atas yang lain. Setiap suku bangsa dunia mungkin mengalami perbedaan latar belakang labelisasi ini, namun kata kuncinya tetap sama: diskriminasi atas nasab keturunan.

Masyarakat Indonesia era kolonialisme mengenal warga negara berdasarkan tiga tingkatan sosial: eropa, asia jauh, dan pribumi. Saat itu, menjadi non-pribumi adalah jaminan kekuasaan dan kekayaan. Kemudahan dan keistimewaan pun diberikan. Ambil contoh, sekolah saat itu adalah barang mewah bagi pribumi, tutur perawi sejarah. Hanya mereka yang bergaris nasab eropa atau priyayi saja yang mampu menempuh pendidikan hingga tingkat tinggi. Pribumi sila gigit jari.

Proklamasi sedianya meruntuhkan sekat primordialisme itu. Hak warga negara diberikan setara tanpa embel-embel keunggulan suku, ras, keturunan, atau agama. Pendidikan, kesehatan, kependudukan, akta lahir berdasarkan konstitusi adalah hak setiap warga negara yang harus disediakan secara mudah dan murah oleh pemerintah. Maka jika terdapat warga negara yang kesulitan mengakses hak dasar tersebut adalah tanggung jawab pemerintah untuk proaktif menyediakan layanannya.

o0o

Hamdan, seorang ayah dari 3 anak dan kakek dari 2 cucu adalah orang laut – laiknya lelaki suku Bajoe mengindetifikasi dirinya sendiri. Ia datang ke Pulau Kera, Nusa Tenggara Timur di medio 1992 untuk merantau mencari penghidupan yang lebih baik. Saat itu belum banyak yang menghuni pulau seukuran 28 hektare – atau 48 hektare menurut pengakuan pemerintah daerah setempat – tetapi sudah banyak yang tinggal menetap di sana.

Penuturan ini sejalan dengan pengakuan Rasyed, sesepuh masyarakat Pulau Kera yang menyatakan bahwa pulau tersebut telah dihuni oleh suku Bajoe sejak tahun 1911. Kisah keberadaan makam generasi awal suku Bajoe di Pulau Kera menjadi salah satu bumbu cerita sebagai penguat eksistensi mereka di pulau yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kupang, NTT tersebut. Sayang, makam itu telah dibongkar dan dipindahkan oleh pemda sebagai salah satu upaya relokasi masyarakat.

Upaya menggali narasi sejarah masyarakat Pulau Kera sangat penting. Pulau berpenghuni tak kurang dari 400 jiwa tersebut terancam terganggu ekosistem kehidupannya. Sebuah kelompok pengembang besar di Kupang, NTT mengaku telah membeli pulau tersebut dan berencana membangun resort internasional. Kini, masyarakat pulau Kera terancam terusir dari rumahnya.

Alot dalam Negosiasi

Saya dan Evi Risna Yanti dari Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa tiba di pulau Kera sekira pukul 11 siang. Kami menumpang kapal kecil milik nelayan setempat. 45 menit perjalanan dari pasar ikan Kota Kupang harus ditempuh menuju pulau Kera.

Kami diterima Hamdan, selaku ketua RW masyarakat pulau Kera. Kulitnya terbakar. Rambut keriting yang dibiarkan berantakan terlihat mengeras; menisbahkan dirinya sebagai seorang yang akrab dengan laut. Sembari berteduh di masjid al-Abror – satu-satunya rumah ibadah bagi 400-an jiwa, lelaki paruh baya ini mulai berkisah tentang perjuangan masyarakat pulau Kera dalam menuntut hak-haknya.

Hampir 3 generasi masyarakat Pulau Kera tinggal dan menetap di sana. Pulau yang terlihat gersang, namun menyimpan sejuta pesona wisata laut itu kini dalam status silang-sengkarut. Pemda bersama kelompok pengembang berencana membangun resort berskala internasional, dan 114 kepala keluarga direncanakan untuk direlokasi. Menurut penuturan Hamdan, warga bukan tidak mau dipindahkan, hanya saja persoalan lokasi yang ditawarkan oleh Pemda tidak sesuai dengan mata pencaharian warga yang seluruhnya adalah nelayan.

Sebuah lokasi yang ditawarkan pemda misalnya, terletak di kecamatan Sulamu Selatan. Rumah kontrakan yang disediakan oleh pemda dengan fasilitas bebas biaya sewa selama 2 tahun pun dipersiapkan. Sayang, lokasi pemukiman ini terletak di pantai dengan tingkat ombak yang besar. Sementara masyarakat Pulau Kera merupakan nelayan tradisional dengan kapal kapasitas kecil. “Kapal kami bisa hanyut jika memaksakan tinggal di lokasi (yang ditawarkan pemda) tersebut”, tutur Hamdan.

Lokasi lain pun coba ditawarkan sebagai alternatif. Lagi-lagi para nelayan harus gigit jari, karena lokasi ini berjarak 6 km dari bibir pantai dan di wilayah penuh rawa. Akan sangat sulit bagi nelayan untuk hidup jauh dari laut. Tawaran pun kembali kandas.

Menjadi Warga kala Pemilu

Alotnya proses relokasi ini menambah polemik persoalan masyarakat Pulau Kera, terutama dalam hal kependudukan.

Dalam forum temu warga yang kami lakukan dengan perwakilan masyarakat Pulau Kera, dari sekitar 400 jiwa lebih, hanya 21 orang yang memiliki KTP. Sisanya jangankan KTP-el, kartu keluarga pun tidak dikeluarkan oleh pemda setempat dikarenakan pemda menganggap masyarakat Pulau Kera hanya penduduk sementara. Penduduk liar, yang bisa sewaktu-waktu dipindahkan.

Perspektif sebagai “masyarakat singgah” ditambah dengan rencana pengembangan Pulau Kera sebagai tujuan wisata laut berskala Internasional membuat upaya pembangunan fasilitas publik, seperti sekolah harus karam di tengah jalan. Padahal, di pulau tersebut asumsi saya terdapat tak kurang dari 60-an anak di usia sekolah. Saat ini, fasilitas yang bisa dikatakan sebagai media belajar adalah sebuah ruangan sederhana berukuran 2×3 meter; dengan lantai semen kasar, dinding kayu sebagian, sebagian lagi kawat dan atap seng yang dibangun secara swadaya. Mirip – maaf – kandang burung.

Upaya membangun ruang belajar yang lebih layak sempat tercetus beberapa bulan sebelum kedatangan kami. Material bangunan seperti kayu dibeli secara urunan oleh masyarakat. Apa lacur, sebelum masyarakat dapat mulai bergotong-royong membangun, secarik surat somasi dilayangkan oleh perusahaan pengembang kepada perwakilan warga pulau Kera. Isi surat tersebut sederhana, batalkan pembangunan kelas belajar atau hadapi ancaman pidana. “Padahal anak-anak kami membutuhkan tempat belajar yang nyaman”, keluh Hamdan sembari menunjukkan tumpukan kayu calon bahan bangunan untuk sekolah Pulau Kera.

Kebutuhan atas ruang belajar dan media baca untuk anak-anak pulau Kera sangat penting. Kami menemui beberapa anak dengan rentang usia 9 hingga 11 tahun yang sama sekali tidak bisa membaca. Kembali, bagaimana mereka bisa bersekolah ketika dokumen untuk mendaftar sekolah tidak dimiliki? Belum lagi kita urai persoalan kondisi alam, di mana fasilitas pendidikan formal terdekat terletak di pulau tetangga yang jarak tempuhnya adalah 30-45 menit perjalanan laut. Bahkan ada waktu-waktu tertentu di mana Pulau Kera menjadi pulau terisolir karena ombak yang terlampau besar untuk kapal-kapal masyarakat setempat bisa lewati.

Fakta lucu kami temukan. Di balik nihilisme pencatatan kependudukan bagi masyarakat Pulau Kera, di tahun 2014 ketika musim pemilu, terdapat sebuah TPS yang didirikan oleh KPU setempat. “Kami semua memilih. Karena kami dijanjikan perbaikan kehidupan disini….”, lirih salah seorang warga Pulau Kera. Dianggap “masyarakat singgah”, namun ketika musim politik menjamur diaku sebagai penduduk sendiri.

o0o

Selalu ada jarak antara kebijakan tertulis di lembaran negara dengan realita lapangan.

UU no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan KTP elektronik (KTP-el) beserta kelengkapan lainnya seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diberikan secara gratis kepada setiap warga negara. Kewajiban masyarakat adalah melaporkan setiap ada kelahiran anak, ketika sudah berusia 17 tahun, ketika menikah. Kewajiban negara adalah menyediakan layanan tersebut secara gratis dan mudah.

Cukup sulit memahami 400 jiwa, tinggal menetap hingga beranak-pinak lebih dari 30 tahun di pulau tersebut, namun luput dicatat sebagai “penduduk”. Kalaupun khilaf dijadikan alasan, lalu mengapa ketika musim politik bisa dicatat sebagai penduduk yang memiliki hak pilih? Jika hak politik bisa disediakan, lalu mengapa hak dasar kependudukan tidak bisa? Jika kotak suara pemilu bisa dihantarkan, lalu halangan apa yang membuat mesin pencatat kependudukan tak bisa diangkut ke Pulau Kera?

Jeri diri ini menduga-duga jikalau kasus Pulau Kera adalah puncak gunung es realita sosial masyarakat Indonesia. Bahwa kepentingan ekonomi atau politik setempat bisa menyingkirkan hak-hak dasar warga negara; atau hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak; atau hak kesehatan yang berkualitas.

Jangan-jangan, frasa pribumi vs bangsa eropa di era kolonialisme itu sebenarnya tidak pernah hilang. Subyek pribuminya tetap, bangsa eropanya saja yang berganti rupa menjadi mereka yang dipilih setiap 5 tahun sekali. – Arif R. Haryono

Ketika Rizki Diterima Jadi Calon Chef di Restoran Jepang

JAKARTA – Rasa gembira dan haru seketika membuncah tatkala Rizki (20) menerima panggilan telepon dari salah satu Restoran Jepang di Kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan.

Hari itu, Senin, 28 Agustus 2017, dirinya dipastikan diterima bekerja sebagai calon Chef di Restoran Jepang tersebut. Dengan antusias, ia mengatakan, siap untuk memulai training dan meneken kontrak yang ditawarkan.

Memasak bukanlah sebuah sesuatu yang baru bagi anak bungsu dari dua bersaudara ini, bisa dikatakan, memasak adalah passion dan kesehariannya.

Pada awalnya, ia terbiasa sendiri dirumah saat ayah dan ibunya bekerja dan pulang larut malam. Dari situlah ia mulai berinisiatif memasak untuk diri sendiri hingga kemudian timbul minat dengan dunia kuliner. Hal itu terus dilakukan secara intensif dan mulai memasak tak hanya untuk pribadi tapi juga untuk keluarga.

“Emang dari dulu dia (Rizki) sukanya masak. Kalo ibu sama bapak gak ada dia yang masak buat kita. Jadi kalo semua keluarga dah pulang, makanan udah ada di meja makan,” tutur Eka (31), sang kakak.

Kecintaan dan minat yang besar tersebut dengan tepat ia salurkan melalui Sekolah Kejuruan Pariwisata. Ia punya keyakinan dengan bersekolah di jurusan yang tepat, ia akan dengan mudah meraih impiannya untuk menjadi Chef professional, terlebih ia juga mendapat dukungan dari keluarga.

Tapi jalan menuju cita-cita yang diinginkan tak selamanya mulus. Ketika menjalani pendidikan, Rizki harus berkali-kali menerima panggilan dari pihak Sekolah, karena beberapa bulan mengalami tunggakan pembayaran sekolah.

Hal ini dirasakan wajar, karena hanya ibunda yang mencari penghasilan, setelah ayahnya, Ramdan (60), divonis mengalami sakit jantung dan harus menjalani rawat jalan.

Pada saat lulus, Rizki juga tak bisa langsung bekerja. Ia terkendala masalah adminitrasi yang belum terselesaikan dan berimbas pada ijazah yang belum bisa ia ambil. Setahun lamanya ia menunggu pekerjaan, selama itu pula ia melakoni pekerjaan serabutan dan membantu ibu berjualan bunga di Muara Angke, Jakarta Utara.

Saat krisis itulah tekad Rizki menjadi begitu besar dan menguat untuk membantu mengangkat perekonomian keluarga.

Beruntung Dompet Dhuafa hadir di waktu yang tepat. Tak perlu menunggu lama, tim LPM Dompet Dhuafa langsung bergerak untuk membereskan urusan administrasi, dan setelah selesai, enam bulan kemudian ia diterima bekerja di Restoan Jepang terkemuka.

“Terima kasih para donatur Dompet Dhuafa telah membantu mengangkat kehidupan saya dan keluarga. Insya Allah pekerjaan ini tak akan saya sia-siakan dan saya jalankan dengan sungguh-sungguh,” ujar Rizki di kediamannya Jalan H.Rean, Benda Baru – Pamulang, Tangerang Selatan. (Rifky Reynaldi/LPM)

Da’i Cordofa Dompet Dhuafa Bangun Mimpi Anak Jalanan Lewat Terminal Mimpi

DEPOK — Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa) meluncurkan program baru, kali ini yang disasar adalah anak jalanan. Mereka diajak bermimpi dengan program ‘Terminal Mimpi.’

Peluncuran dilaksanakan di Yayasan Pazki, Depok, pada Sabtu (23/9/2017) lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang anak jalanan yang biasa mangkal di daerah Depok, Bogor, Cibinong, dan sekitarnya.

Ketua Yayasan Pazki, Haqi Sidqi menyampaikan, setidaknya terdapat 60 orang anak jalanan yang sering bertandang ke Yayasan tersebut, dan hanya setengahnya yang menetap di Yayasan, selebihnya mereka berpindah-pindah.

“Kebanyakan anak-anak yang tinggal di Yayasan ini biasanya beraktivitas di jalan pada malam hari, siangnya mereka beristirahat dan ada beberapa orang juga yang sekolah.  Sebagian besar anak-anak yang sering bertandang ataupun menetap di Yayasan Pazki ini adalah seusia SD hingga SMP. Kami sangat bersyukur Dompet Dhuafa mau membantu membina anak-anak di Yayasan ini,” tutur Haqi.

Kegiatan launching Terminal Mimpi ini diawali dengan pertunjukan dongeng yang mengundang tawa peserta, kemudian disusul dengan pemutaran video motivasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, Dai Muda Cordofa memandu peserta untuk menuliskan mimpi-mimpi mereka di kertas yang telah disediakan.

Kegiatan ini disi dengan shalat ashar berjamaah, tilawah, tausyiah singkat, games dan doorprize, hingga bikin dan makan rujak bersama yang diikuti dengan sangat antusias oleh peserta.

Menjelang akhir acara, peserta diminta menggantungkan catatan mimpi mereka yang telah ditulis di Pohon Mimpi. Hal ini sekaligus menandai rangkaian program pembinaan anak jalanan resmi dimulai.

Manager Da’i Cordofa Ahmad Fauzi Qosim mengatakan, “Program Terminal Mimpi” diharapkan dilaksanakan secara keberlanjutan.

    • Anak Jalanan Sukses

Pria Ini Ditinggal Ibunya di Jalanan Waktu Kecil, Kini Menjadi Ilmuan di Perusahaan Farmasi AS

Ketika Warga Pulau Meranti Merayakan Tahun Baru Islam 1439 H

MERANTI – Warga Kepulauan Meranti, Riau, merayakan tahun baru Islam 1439 H dengan pawai.

Menurut warga setempat, perayaan ini lebih meriah dibandingkan tahun baru Masehi.

Kegiatan ini diketuai  Tito Hartoto, SE dari Yayasan Fitrah Madani Meranti sekaligus pemuda Mesjid Darul Ulum Meranti.

“Kegiatan ini melibatkan semua elemen masyarakat Kepulauan Meranti, juga para siswa SMA, SMP, SD sederajat. Peserta pawai lebih kurang 1.000 orang, dengan rute dimulai dari jalan Siak, Ponegoro, Merdeka, Imam Bonjol, Kartini, Dipon, dan berakhir kembali ke Jalan Siak, Mesjid Darul Ulum”, ujar Tito.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irwan, M.Si. Ketua DPRD Kabupaten Meranti H. Subiarsa, SH, Camat Tebing Tinggi, Kepala Dinas Pendidikan dan pejabat lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dikatakan Tito, kegiatan ini suatu momen untuk menanamkan rasa kebersamaan, rasa persaudaraan seagama Islam, dan suatu langkah perubahan menuju kebaikan untuk kedepannya. – Redovan Jamil

Cahaya Islam dari Pedalaman Halmahera

HALMAHERA – Pedalaman Halmahera di daerah Maba Utara sangat membutuhkan perhatian. Daerah ini belum ada listrik dan sinyal telepon. Transportasi utama pun hari menggunakan kapal kayu yang berjadwal satu minggu hanya beberapa kali saja. Sebab sangat tidak memungkinkan untuk memlalui jalan darat, karena banyak gunung dan sungai yang belum ada jembatannya.

Dalam wilayah tersebut terdapat beberapa desa yang berjarak dengan jalan yang tidak mudah untuk ditempuh. Kadang kala harus melintasi laut yang berombak tinggi karena sedang musim angin selatan. Kadang kala harus berani melewati jalan di tengah rawa yang banyak buaya, atau menempuh gunung yang tinggi berkerikil, bebatuan, curam dan tanpa aspal.

Namun setiap jalan yang penuh dengan tantangan itu tidak menyurutkan tekad dakwah Ustadz Nurhadi, Dai Pedalaman Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa). Masyarakat sangat antusias dan senang dengan kehadiran Ustadz Nurhadi untuk mengabdi di desa-desa tersebut. Mereka ingin di desanya ada dai yang siap membina anak-anak dan warga sekitar.

Sudah lebih dari satu semester Ustadz Nurhadi melakukan kegiatan-kegiatan dari mulai sosial hingga dakwah mimbar dari satu desa ke desa lain. Dan ia mengaku pada lebaran Idul Adha ini kebahagiaan bertambah ketika ada satu keluarga mau bersyahadat. Keluarga ini masuk Islam karena anak perempuan umur 4 tahun yang sering memakai kerudung, jika diminta untuk melepas kerudungnya, anak perempuan itu akan menangis. Hingga akhirnya ayah dan ibunya menyatakan ingin masuk Islam.

Disusul menjelang maghrib, ada lagi salah seorang remaja Suku Togutil yang menyatakan ingin masuk Islam. Dan seusai shalat berjamaah, remaja ini pun bersyahadat, disaksikan oleh Imam masjid setempat serta jamaah. Ia ingin masuk Islam karena melihat teman-teman remaja sukunya kelihatan bersih dan rapi.

Semoga Allah memudahkan jalan dakwah ini kepada kejayaan Islam dengan berbondong-bondong orang masuk Islam – Rachmat Tullah